bookmark_borderOmbudsman Perwakilan NTT Tutup Laporan LSM Karya Peduli Larantuka

Larantuka (Inmas) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT secara resmi telah menutup laporan dari LSM Karya Peduli Larantuka terkait dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur terhadap pendaftaran diri LSM Karya Peduli guna penyelenggaraan program pendidikan keagamaan jalur non formal. Hal tersebut disampaikan secara resmi melalui surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 0465/SRT/0008.2019/Kpg-09/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, perihal Penutupan Laporan, yang ditujukan kepada pimpinan LSM Karya Peduli Larantuka, Sdra. Fransiskus W.Basa dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton, SH tersebut menyatakan Ombudsman RI Perwakilan NTT telah melakukan pemeriksanaan dan menerbitkan LAHP, yang pada intinya Ombudsman RI Perwakilan NTT berpendapat bahwa laporan LSM Karya Peduli Larantuka tidak ditemukan terjadinya maladministrasi. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman menyatakan laporan LSM Karya Peduli Larantuka ditutup.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Laurentius Ola Kaya, S.Ag saat membaca surat tersebut merasa lega dengan berakhirnya laporan tersebut, karena menurutnya, laporan dari LSM Karya Peduli Larantuka kepada Ombudman RI terkait dugaan maladministasi tidak memberikan pelayanan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur cukup mengganggu konsentrasi kinerja sejak dilaporkan ke Ombudsman oleh Ketua LSM Karya Peduli Larantuka, Frans W.Bassa delapan bulan yang lalu atau tepatnya pada tanggal 20 Desember 2018 lalu.

“ kita lega saat ini, karena sejak dilaporkan ke ombudsman, persoalan ini cukup mengganggu konsentrasi kita”, ungkap Laurentius Ola Kaya.

Untuk diketahui laporan ini bermula dari adanya permohonan  LSM Karya Peduli Larantuka, tanggal 05 Desember 2018, tentang Ijin Operasional untuk menjalankan pendidikan agama. Mencermati permohonan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyampaikan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan Ijin Operasional kepada LSM Karya Peduli Larantuka untuk menyelenggarakan pendidikan agama dengan berbagai alasan dan pertimbangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 55 Tahun 2007.

Menanggapi surat penyampaian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, pihak LSM Karya Peduli tetap memaksakan diri untuk mendaftarkan diri sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Jalur Non Formal dengan melampirkan jumlah calon peserta didik sebanyak 21 peserta  dengan 11 peserta beragama Islam dan 10 peserta beragama Katolik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur tetap tidak memberikan ijin operasional kepada yang bersangkutan. Pada tanggal 20 Desember 2018, pihak LSM Karya Peduli Larantuka membuat laporan ke Ombusman RI Perwakilan NTT.   Dan setelah melalui berbagai proses seperti permintaan klarifikasi dan penjelasan dari Kementerian Agama  Kabupaten Flores Timur dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, akhirnya Ombudsman RI Perwaklilan NTT menutup laporan tersebut. (***peter)